Pnerbit Obligasi atau Kustodian

Bank yang berkedudukan di Indonesia

Pengguna Jasa

Otoritas Bursa

Penyelenggara Kegiatan

Koperasi

Bunga Deposito (Bunga Deposito Dikenakan Pajak Final Sebesar 20% dari jumlah bruto untuk WPDN dan BUT)

Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara (15% bagi WPDN dan 20% bagi WPLN)

Penghasilan Berupa Hadiah Undian (25% dari jumlah undian)

Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi Kepada Anggota (dikenakan tarif 0% untuk bunga simpanan sampai dengan Rp. 240.000, dan 10% untuk bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000

Penghasilan Deviden (10% untuk OP)

Penghasilan dari Penjualan Saham di Bursa Efek (0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan, dan 0,5% dari nilai saham perusahaan)

Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan)

Penghasilan dari Sewa Tanah dan/atau Bangunan (10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan)

Pemerintah memberikan subsidi bunga kredit dan penundaan pembayaran angsuran bagi UMKM. UMKM yang meminjam pada perbankan maupun non perbankan seperti lembaga pembiayaan, PMN, Pegadaian, Koperasi, LPDB semua mendapat subsidi bunga kreidt termasuk UMKM yang meminjam di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). UMKM yang meminjam di bawah Rp. 500 juta mereka mendapat penundaan angsuran plus subsidi bunga sebesar 6% untuk tiga bulan pertama dan 3% untukt tiga bulan berikutnya. Sedangkan yang meminjam di Bank Rp. 500 juta hingga Rp. 10 miliar, akan mendapat penundaan angsuran serta subsidi bunga sebesar 3% di tiga bulan pertama dan 2% selam tiga bulan berikutnya. UMKM yang meminjam dari Pegadaian, PIP, dan dalam bentuk KURdiberikan penundaan cicilan pokok enam bulan. sedangkan UMKM yang meminjam melalui Koperasi, LPDB maupun UMKM di bawah pemda mendapat relaksasi selama enam bulan sebesar 6%

Pemerintah memberirikan intensif pajak penghasilan final pp 23 d tanggung pemerintah guna untuk menyelamatkan keberlangsungan perekonomian dan UMKM, dampak covid-19 menyerang berbagai sektor terutama perekonomian yang membuat UMKM banyak yang mengalami penurunan pendapatan hingga gulung tikar, dengan adanya intensif pajak yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat meyelamatkan perekonomian Indonesia,dengan adanya intensif pajak PPh final PP 23 DTP, Wajib Pajak tidak perlu membayar pajak selama periode pemberlakuan intensif sehingga Wajib Pajak dapat mengalokasikan uang pembayarn pajak untuk pemenuhan kebutuhan usaha. Namum fakta di lapangan pemanfaatan intensif belum optimal, banyak Wajib Pajak UMKM yang belum memanfaatkan intensif pajak dikarenakan kurangnya peahamn mereka terhadap kebijakan intensif pajak.

PPh final yang dibayar sendiri atau dipotong pihak lain tidak dapat dikreditkan

PPh yang bersifat final tidak dapat dikurangkan

Tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non tunai)