Ilmu Hukum Tata Negara termasuk keluarga ilmu hukum kenegaraan (staatslehre). Seperti dikemukakan di atas, staatslehre atau theorie der staat dapat dibagi 2 (dua), yaitu staatslehre in ruimere zin atau teori negara dalam arti luas dan staatslehre in engere zin atau teori negara dalam arti sempit. Staatslehre dalam arti sempit itulah yang dapat diidentikkan dengan staatsrecht yang dapat lagi dibagi dua, masing-masing dalam arti luas dan sempit.

eratnya hubungan antara hukum dan negara di satu pihak dengan masyarakat pada umumnya, maka studi tentang gejala kemasyarakatan itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan, sehingga melahirkan ilmu sosial pada umumnya. Ilmu yang menyelidiki gejala-gejala kemasyarakatan pada umumnya disebut sosiologi, dan yang mengkhususkan kajiannya mengenai gejala kekuasaan disebut ilmu politik, dan demikian pula dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya.

Ilmu Negara atau Staatsleer (bahasa Belanda) atau Staatslehre (bahasa Jerman) adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok mengenai negara dan hukum tata negara. Oleh karena itu, ilmu negara merupakan ilmu pengantar untuk mempelajari ilmu Hukum Tata Negara, ilmu Hukum Administrasi Negara, dan juga ilmu Hukum Internasional Publik.

Dalam arti luas, Hukum Tata Negara itu sendiri memang mencakup juga pengertian hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Bagi mereka yang menyetujui pendapat Oppenheim, perbedaan di antara keduanya dikaitkan dengan perbedaan antara objek negara yang dikaji, yaitu negara dalam keadaan diam (staat in rust) atau dalam keadaan bergerak (staat in beweging). Akan tetapi, hukum tata negara di samping mempelajari aspek statisnya, juga mempelajari berbagai aspek dinamis dari negara. Dengan istilah yang berbeda, Fritz Werner menyatakan, “Verwaltungsrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht”, yaitu bahwa hukum administrasi negara itu adalah hukum tata negara yang diletakkan dalam keadaan yang konkrit.

Keduanya sama-sama menelaah dan mengatur me- ngenai organisasi negara. Akan tetapi, Hukum Interna- sional mempelajari dan mengatur mengenai hubungan- hubungan eksternal dari negara, sedangkan Hukum Tata Negara berurusan dengan aspek-aspek hubungan yang bersifat internal dalam negara yang dikaji.

Objek studi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tumbuh dan berkembang menjadi sangat spesifik dan rinci, sehingga keahlian yang diperlukan menjadi semakin terspesialisasi. Berbagai buku hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Amerika Serikat dan Eropa membahas berbagai persoalan dengan sangat spesifik dan mendalam. Kecenderungan gejala ilmiah yang demikian inilah yang disebut sebagai gejala diferensiasi struktural yang menyebabkan tingkat keahlian seseorang semakin dituntut kekhususan dan spesialisasinya. Bahkan, di bidang hukum administrasi negara telah bermunculan banyak sekali cabang ilmu hukum baru seperti hukum perpajakan, hukum lingkungan, hukum kepegawaian, hukum bangunan, dan sebagainya. Bersama dengan munculnya kecenderungan pertama tersebut, timbul pula kecenderungan kedua, yaitu gejala konvergensi fungsional antar cabang ilmu yang semula terpisah-pisah, tetapi dalam praktik penyelesaian suatu masalah memerlukan pendekatan yang terpadu yang melibatkan cabang-cabang ilmu yang berbeda itu dalam satu kesatuan konsepsi.